Glitter

5 05 2010

Free Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generator

Mau seperti ini…? Lihat di halaman TIPs…





Selamat datang….!

4 05 2010

Selamat datang…. Sugeng rawuh…. Ahlan wa Sahlan….

Blognya ‘denbagus’ ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, mengingat tanggungjawab bersama untuk mencerdaskan bangsa. Belajar tak kenal waktu, usia, batasan-batasan, dan macem-macemlah… pokoknya yang membuat kita jadi tahu (bukan sok tahu), jadi pinter (bukan keminter), dan tidak ‘gap-tek’. Untuk itu isi dari tulisan-tulisan yang ada maupun kiriman dari Anda dapat berupa apa saja. Batasan-batasan atau sekat-sekat berakibat kita terbelenggu dalam ‘kekerdilan’, kerdil dalam pola berpikir, kerdil dalam hal pengetahuan, kerdil dalam berkarya dan sebagainya. Justru itu, saya sendiri acapkali melakukan ‘passing over‘ dalam berkarya, membaca, menulis, dan dalam hal cara berpikir. Namun yang penting adalah tetap harus memperhatikan tata-krama, etika berbicara, menghargai orang lain, tidak bermuatan provokasi, pornografi, atau hal-hal negatif lainnya. Demikianlah, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda, maka siapapun dapat ikut menjawab guna menyumbangkan pengalaman dan pengetahuannya, jadi tidak bergantung pada ‘admin’…. Oke…??

Terimakasih alias Maturnuwun….  Syukraan….

Salam, denbagusRasjid





APHB atau APHW

4 05 2010

PEMBAGIAN HAK MENGGUNAKAN APHB ATAU APHW

Ada seorang ibu yang mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung: A, B dan C. Sertipikat Hak Atas Tanah tertulis atas nama suaminya yang sudah meninggal dunia. Atas kesepakatan bersama, mereka hendak menyerahkan hak atas tanah dimaksud kepada ibu tersebut. Pertanyaannya, akta apa yang harus dibuat, Akta Pembagian Hak Barsama (APHB = akta PPAT), ataukah Akta Pembagian Harta Warisan (APHW = akta Notaris)..? Baca entri selengkapnya »





Kepemilikan Tanah ABSENTEE dan LANDREFORM di Indonesia *

4 09 2010

Dalam melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah, biasanya calon penerima hak diwajibkan membuat pernyataan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 99 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Surat Pernyataan itu antara lain memuat masalah kepemilikan tanah absentee dan landreform. Namun ternyata tidak sedikit yang kurang paham mengenai absentee dan landreform. Bahkan saya pernah membaca ada akta Perjanjian Ikatan Jual Beli yang objeknya adalah tanah sawah, dan Pembelinya berstatus absentee. Baca entri selengkapnya »





Materi Kongres INI 2010 Di Batam

20 07 2010

File-file yang tersedia di bawah ini dalam format .djvu yang harus dibuka dengan aplikasi DjVu. Aplikasi tersebut dapat Anda download gratis di : BACA FILE DJVU – dvs31.exe
Kemudian di-install pada komputer Anda. Mudah dan cepat…





Pengenakan BPHTB Atas HGB Yang Berakhir

27 06 2010

PENGENAKAN BPHTB ATAS HGB YANG BERAKHIR..??


Kasus Posisi : Ada Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah berakhir masa berlakunya, dan sekaligus Pemegang Hak atas tanah yang tertulis dalam sertipikat HGB tersebut juga telah meninggal dunia. Maka ahli waris berupaya memperpanjang HGB tersebut melalui kantor notaris setempat. Setelah berkas-berkas yang dibutuhkan lengkap, maka permohonan HGB didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, sampai SK pemberian hak diterbitkan. Namun Kantor Pertanahan menjelaskan bahwa permohonan tersebut dikenakan BPHTB perolehan hak (bukan BPHTB Waris). Si Notaris ‘mencak-mencak’ ngotot tidak perlu bayar BPHTB perolehan hak, tetapi cukup membayar BPHTB Waris. Nah, dari dua pendapat itu yang manakah yang benar, pendapat Kantor Pertanahan ataukah si Notaris.? Baca entri selengkapnya »





BPHTB

27 06 2010

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN : DIS-SINKRONISASI UU 20/2000 vs UU 28/2009

Mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997. Sementara peraturan pelaksana tentang Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000. Baca entri selengkapnya »





Revisi UUJN

12 06 2010

REVISI UUJN : UPAYA MAKSIMAL ATAU HANYA SEBUAH WACANA


Terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, mengundang pro dan kontra yang berkisar pada beberapa pasalnya. Sampai akhir-akhir ini ada upaya untuk me-revisi UUJN. Baca entri selengkapnya »





Kode Etik Notaris – PPAT

11 06 2010

KODE ETIK NOTARIS – PPAT : SEBUAH SKETSA DI TENGAH REALITA

Tim Perumus Kode Etik Profesi, khususnya dalam konteks ini adalah Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT, telah bekerja keras menyusun draft pasal demi pasal. Bahkan, dapat dibayangkan bagaimana mereka mempertahankan rumusan-rumusan itu dengan berbagai perdebatan. Namun kerja keras mereka tidak sia-sia, karena hasil rumusan Kode Etik tersebut begitu bagus. Bukan sempurna, karena tak ada manusia yang sempurna, maka buah karyanya pun tidak ada yang sempurna. Tetapi dalam hal ini patut diacungi jempol, karena rumusan Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT, boleh dibilang cukup bagus. Baca entri selengkapnya »





Lambang Negara

5 06 2010

BATASAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA



Beberapa waktu yang lalu (sekitar 1-2 tahun yang lalu) ada notaris yang ditegur oleh instansi pemerintah yang terkait, karena penggunaan Lambang Negara pada kop suratnya. Bahkan anggota MPD di wilayah tersebut juga menjelaskan, bahwa pemakaian Lambang Negara itu hanya diijinkan pada akta notaris. Baca entri selengkapnya »








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.