Kode Etik Notaris – PPAT

11 06 2010

KODE ETIK NOTARIS – PPAT : SEBUAH SKETSA DI TENGAH REALITA

Tim Perumus Kode Etik Profesi, khususnya dalam konteks ini adalah Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT, telah bekerja keras menyusun draft pasal demi pasal. Bahkan, dapat dibayangkan bagaimana mereka mempertahankan rumusan-rumusan itu dengan berbagai perdebatan. Namun kerja keras mereka tidak sia-sia, karena hasil rumusan Kode Etik tersebut begitu bagus. Bukan sempurna, karena tak ada manusia yang sempurna, maka buah karyanya pun tidak ada yang sempurna. Tetapi dalam hal ini patut diacungi jempol, karena rumusan Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT, boleh dibilang cukup bagus.

Namun sayang, karena begitu bagusnya, sehingga ia nampak hanya sebuah sketsa di tengah realita. Bagaimana tidak, pasal-pasal yang khususnya mengatur tentang kewajiban dan larangan telah sering dilanggar oleh anggotanya tanpa ada tindakan dari lembaga yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik tersebut.

Bentuk pelanggaran yang umum dan sering dilakukan misalnya: “melakukan publikasi atau promosi diri, menetapkan honorarium dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan, dan mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan”. Sekalipun bentuk yang lain juga dilanggar, namun yang paling sering adalah ketiga bentuk pelanggaran tersebut di atas.

Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris menentukan bahwa :

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik…..”.

Pertanyaannya, bagaimana jika Notaris/PPAT mempunyai Website atau Weblog (blog) pribadi yang mencantumkan secara lengkap nama, jabatannya, alamat dan nomor telepon kantor, bahkan fotonya yang cantik dan ganteng? Sekalipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris dan Pasal 4 huruf d angka 1 Kode Etik PPAT (mungkin Tim Perumus lalai), namun secara implisit tercermin dalam rumusan Kode Etik dimaksud, yaitu:

1.    Website dan Weblog yang diakses melalui internet termasuk sarana untuk melakukan publikasi atau promosi diri.

2.    Website dan Weblog merupakan ‘dokumen elektronik’ dalam internet adalah termasuk salah satu sarana media elektronik.

Untuk lebih jelasnya, kita dapat memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan dan penjelasan dari literatur yang ada – guna mencari pengertian Website dan Weblog, misalnya saja :

1.    Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

2.    Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

3.    Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya…..”.

4.    Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berbunyi: “Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site”.

5.    Blog merupakan singkatan dari Weblog. Istilah ini mengacu pada Website diary online yang ditulis oleh siapa pun dan ditujukan secara terbuka untuk semua orang. Salah satu tujuan membuat Weblog (blog) adalah untuk memperoleh pengakuan, bahkan sebagian orang ingin menunjukkan bahwa dia memang ahli dalam suatu bidang.

Mengenai Website dan Weblog ini, selanjutnya Anda dapat membaca di Wikipedia : http://id.wikipedia.org/wiki/Weblog dan http://id.wikipedia.org/wiki/Website atau buku-buku yang membahas tentang Website dan Weblog.

Cukup memperhatikan kelima angka di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Website dan Weblog termasuk salah satu sarana media elektronik dan merupakan bagian dari Teknologi Informasi, digunakan untuk melakukan publikasi atau promosi diri. Sehingga Website dan Weblog dapat digolongkan pada salah satu bentuk larangan sebagaimana yang ditentukan dalam Kode Etik Notaris, bahkan juga Kode Etik PPAT.

Karena yang menjadi masalah adalah, Website atau Weblog pribadi tersebut mencantumkan jabatannya, alamat dan nomor telepon kantor tempat menjalankan jabatannya sehari-hari. Bahkan ada yang menyiasati dengan cara menyelipkan penjelasan tentang jabatan, alamat dan nomor telepon kantor pada halaman Profil atau halaman ‘About Me’.

Kalau mengirim kartu ucapan saja kepada seseorang atau suatu badan – yang mencantumkan jabatannya adalah dilarang, apalagi Website dan Weblog yang jangkauannya tidak mengenal batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Tentunya harus lebih keras dilarang…! Kalau tidak, jangan-jangan larangan yang lainpun akan dihalalkan dengan berbagai alasan.

Dari pengertian di atas, maka ada perkecualian yang diperbolehkan :

1.    Website atau Weblog pribadi, sekalipun mencantumkan nama lengkap dan gelar, namun tidak mencantumkan jabatannya, alamat dan nomor telepon kantor tempat menjalankan jabatannya sehari-hari (termasuk penjelasan di halaman Profil atau halaman About Me).

2.    Website atau Weblog suatu organisasi/perkumpulan Notaris atau PPAT.

3.    Mencantumkan jabatannya, alamat dan nomor telepon kantor tempat menjalankan jabatannya sehari-hari pada sebuah Website atau Weblog organisasi/perkumpulan Notaris atau PPAT. Sehingga tetap di bawah naungan dan tanggungjawab organisasi/perkumpulan tersebut, bukan Website atau Weblog pribadi yang berdiri sendiri.

Adalah tugas bagi Pengurus Perkumpulan dan Dewan Kehormatan/Majelis Kehormatan agar berperan lebih aktif dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi. Sehingga tidak menunggu bola datang (menunggu laporan saja), tetapi harus jemput bola, agar penegakan Kode Etik dapat berfungsi maksimal, bukan sekedar bagus di atas kertas.

Demikian pula pelanggaran tentang “dengan sengaja mempekerjakan orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan”. Sekalipun si karyawan yang dimaksud datang ke kantor Notaris untuk melamar pekerjaan (dan memilih pekerjaan adalah hak seseorang), namun bila diketahui bahwa karyawan tersebut masih berstatus karyawan kantor Notaris lain, tentunya secara etika (dan moralnya juga baik) harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan. Hal ini disebabkan seorang Notaris/PPAT terikat oleh Kode Etik Profesi. Bukannya ‘sluman, slumun, slamet…!’.

Sekali lagi, adalah tugas bagi Pengurus Perkumpulan dan Dewan Kehormatan/Majelis Kehormatan agar berperan lebih aktif dalam rangka menegakkan Kode Etik. Sehingga tidak hanya sekedar bagus di atas kertas, dan tidak hanya ada ‘greget’nya ketika pengajaran di bangku kuliah atau ketika Ujian Kode Etik.

Atau begini saja, daripada pasal-pasal larangan sebagaimana diuraikan di atas “mubazir” dan sulit ditegakkan, serta malu bila diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata ketentuan tersebut hanya sebuah ‘sketsa di tengah realita’ – yang hanya dapat dilihat keindahannya saja, maka lebih baik pasal-pasal larangan yang dimaksud dihapus (ditiadakan) saja. Selanjutnya, mari kita ramai-ramai bikin Website atau Weblog pribadi yang dapat mencantumkan nama, jabatan, alamat dan nomor telepon kantor secara lengkap, tanpa terikat oleh ketentuan larangan Kode Etik. Lumayan kan, kalau banjir pesanan dapat buat sampingan bila akta sedang sepi. Monggo kerso…

Salam, denbagusRasjid


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: