NIK Dalam Setiap Dokumen

7 05 2010

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM SETIAP DOKUMEN

"Dokumen"Banyak masyarakat agaknya belum mengetahui ada beberapa ketentuan yang penting dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satunya masih ditemui seseorang memiliki KTP ganda (lebih dari satu). Ironisnya, Instansi Pelaksana begitu mudah menerbitkan KTP seseorang tanpa bukti adanya Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya. Padahal dengan diterapkannya sistem NIK (Nomor Induk Kependudukan) mustinya tidak mudah bagi seseorang memiliki KTP lebih dari satu, dengan daerah/wilayah yang berbeda.Pasal 1 angka 12 UU Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”.

Kemudian dalam penjelasan umum dikatakan bahwa “NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan”.

Artinya di sini, bahwa seorang penduduk hanya dapat memiliki satu (tunggal) Nomor Induk Kependudukan. Sehingga tidak dimungkinkan memiliki NIK lebih dari satu, yang tentunya tidak dimungkinkan memiliki KTP lebih dari satu. Justru itu perlu diperhatikan, bahwa NIK seharusnya tidak boleh gonta-ganti. Saya sering menemui KTP seseorang yang NIK-nya sudah ganti. KTP boleh saja ganti bentuk yang baru, tapi seharusnya NIK tidak boleh ganti, karena hal itu jelas ditekankan pada Pasal 1 angka 12  di atas, yaitu : “… tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”

Ketentuan sanksi dalam Pasal 97 UU Administrasi Kependudukan menentukan :

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Sementara itu Pasal 98 UU Administrasi Kependudukan menentukan :

(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Ketentuan ini patut diperhatikan, karena hal ini berkaitan erat dengan ketentuan tentang pemilikan tanah secara “absentee”. Dalam PP No. 224 Tahun 1961 dan perubahannya PP No. 41 Tahun 1964, serta Pedoman Menteri Pertanian dan Agraria No. III Tahun 1963, ditentukan bahwa seseorang yang memiliki (membeli) bidang tanah pertanian harus bertempat tinggal secara nyata di Kecamatan tempat letak tanah dimaksud.

Kekuatiran itu disebabkan adanya upaya untuk menyiasati larangan kepemilikan tanah secara absentee dengan memiliki KTP ganda. Surat Pernyataan yang dibuat oleh calon penerima hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, agaknya hanya sekedar memenuhi syarat kelengkapan berkas pendaftaran tanah.

Dalam hal ini seorang PPAT dituntut kewaspadaannya apabila ada klien yang berkeinginan melakukan jual-beli tanah pertanian. Jangan sampai ada PPAT yang justru memberi saran kepada kliennya agar membuat KTP di Kecamatan tempat letak tanah pertanian yang dimaksud, padahal klien tersebut sudah memiliki KTP di Kecamatan lain, hanya karena alasan untuk menjaga hubungan baik dengan si klien.

Mengamati problematik KTP ganda, maka dalam kaitannya dengan NIK, agaknya perlu dipikirkan oleh pihak BPN tentang perlunya NIK dicantumkan dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. Sehingga tidak hanya nama dan tanggal lahir pemegang hak saja yang dicantumkan dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. Hal ini mengingat ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya”.

Dan Pasal 101 huruf b UU Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun”.

Pengertian yang tersirat, bahwa bukan cuma bukti identitas saja (KTP dan KSK yang ada NIK) yang perlu dilengkapi sebagai dasar untuk penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, tetapi perlunya juga pencantuman NIK dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. Tujuannya, diharapkan dengan pencantuman NIK dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, dapat mengantisipasi pemilikan KTP ganda dengan NIK ganda, dan mengantisipasi larangan pemilikan tanah secara absentee. Dengan demikian turut mengimplementasikan tujuan dari UU Administrasi Kependudukan, sebagai bagian dari Administrasi Pemerintahan.

Pencantuman NIK dalam Sertipikat Hak Atas Tanah dapat ditulis di bawah tanggal lahir pemegang hak dalam ruang f) pada halaman 2.

Dengan perkembangan teknologi informasi, jika pencantuman NIK dalam Sertipikat Hak Atas Tanah terlaksana, maka pihak Kantor Pertanahan dapat ikut pula mendeteksi adanya KTP dan NIK ganda.

denbagusRasjid


Aksi

Information




%d blogger menyukai ini: