Revisi UUJN

12 06 2010

REVISI UUJN : UPAYA MAKSIMAL ATAU HANYA SEBUAH WACANA


Terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, mengundang pro dan kontra yang berkisar pada beberapa pasalnya. Sampai akhir-akhir ini ada upaya untuk me-revisi UUJN.

Sebenarnya RUU tentang Jabatan Notaris telah selesai disusun oleh Departemen Kehakiman pada permulaan tahun 1979. Isi RUU tentang Jabatan Notaris tersebut, yang sepanjang mengenai materi yang diatur di dalamnya tidak banyak berbeda dengan Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860-3).[1]

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga terbentuk secara sistematis dan kemudian disahkan menjadi UU Jabatan Notaris, tentunya melalui proses yang panjang dengan segala perdebatannya. Pembentuk undang-undang tentunya mempunyai alasan yang krusial sehingga perlu membentuk UU Jabatan Notaris. Hal ini nampak dalam konsiderannya, misalnya pada konsideran Menimbang huruf e menyebutkan salah satu alasannya, yaitu :

“bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat”.

Sekalipun substansinya tidak banyak berbeda dengan PJN, namun terbitnya UU Jabatan Notaris mengakibatkan PJN  (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 UU Jabatan Notaris. Hal ini tentunya sepanjang yang sudah diatur.

Eksistensi UUJN ini pernah diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi seputar status hukum organisasi Notaris dan penggunaan cap/stempel lambang negara. Akhirnya MK telah mengeluarkan Putusannya No. 009-014/PUU-III/2005.

Dari beberapa pasal yang menimbulkan pro dan kontra, terdapat Pasal 15 ayat (2) huruf f yang agak kontroversial, menjadi sorotan utama, hingga pada berdebatan yang serius. Pasal 15 ayat (2) huruf f menyebutkan sebagai berikut :

“Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

Sementara pada penjelasan pasal tersebut disebutkan ‘cukup jelas’. Dengan demikian tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut, karena pembentuk undang-undang menganggap esensi Pasal 15 ayat (2) huruf f sudah cukup jelas dan dapat dipahami dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini (hukum positif) yang menjelaskannya.

Perdebatan serius terjadi oleh karena kewenangan Notaris yang diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf f tersebut berbenturan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Yang menjadi persoalan bukan PPAT-nya, tetapi lembaga yang terkait dengan PPAT, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini BPN amat berkepentingan terhadap jabatan PPAT.

Adalah wajar jika BPN berkeberatan atas Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, karena memang BPN adalah lembaga yang terkait dan sangat berkepentingan. Namun sungguh ironis, jika yang keberatan adalah Notaris yang notabene merangkap sebagai PPAT. Katanya iklan, ‘jeruk makan jeruk’.

Saya kira pasal kontroversi itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, karena selama ini sudah banyak tulisan-tulisan dan buku yang menjelaskan tentang hal itu.

Namun problem Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan tidak bisa hanya sebatas diskusi, diperdebatkan dalam rapat-rapat atau kongres, serta selesai pada batas keputusan bersama. Apalagi hanya pada batas sebuah artikel yang menjelaskan persoalan tersebut. Jika problem tersebut tetap dipertahankan sampai batas-batas yang demikian, maka mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Maria SW. Sumardjono, sebagaimana dikutip Irawan Soerodjo, mengatakan bahwa :

“Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.[2]

Tidak terciptanya kepastian hukum, karena UU Jabatan Notaris secara operasional belum mampu mendukung pelaksanaannya. Sementara sumber daya manusia pendukungnya tidak konsisten dan tidak konsekuen melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Keadaan ini lebih cenderung ke arah tarik-ulur antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) dengan Badan Pertanahan Nasional. Ketidakpastian hukum ini akan membawa akibat negatif kepada kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan (vertrouwensambt). Maka Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris perlu direvisi..! (bukan sekedar revisi, tapi ada kepastian hukum untuk diimplementasikan).

Kemudian, ada satu pasal lagi dalam UUJN yang perlu menjadi perhatian, karena di dalam UUJN tidak ada ketentuan tentang sanksi jika dilanggar.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyebutkan :

”Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: menerima magang calon Notaris”.

Dalam kenyataannya, tidak sedikit Notaris yang menolak magang calon Notaris dengan berbagai alasan. Lucunya, ada pasal yang mengatur tentang ‘kewajiban’ tetapi tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi jika kewajiban itu dilanggar. Justru sanksi itu diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi :

“Notaris dilarang : menolak calon Notaris magang di kantornya”.

Sanksi dari ketentuan tersebut jika dilanggar terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) KepMenKeh dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tersebut, yaitu :

“Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Menteri dapat memberikan sanksi berupa :

a.   surat teguran ;

b.   surat peringatan ;

c.   pemberhentian sementara ;

d.   pemberhentian tetap.

Namun, lagi-lagi sangat disayangkan, bahwa implementasi dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut kurang ‘bertaring’ alias kurang ada ‘gregetnya’. Boleh dibilang terkesan ‘mlempem’. KepMenKeh dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tersebut sepanjang belum diatur, maka tetap dinyatakan berlaku oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Maka khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang magang di UUJN tersebut perlu direvisi (sekali lagi, bukan sekedar revisi, tapi ada kepastian hukum untuk diimplementasikan). Karena ini menyangkut kepentingan calon Notaris, dimana magang adalah salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris. Mohon tidak menciptakan diskriminasi atau ‘gap’ antara yang ‘senior’ dan yang ‘yunior’.

Jika mengamati bobot UUJN, sebenarnya masih ada beberapa pasal lagi dalam UUJN yang perlu menjadi perhatian untuk direvisi. Namun biarlah yang lain saja untuk mengoreksinya. Sebagai penutup, kita coba mengamati satu pasal lagi, yaitu Pasal 25 ayat (3) UUJN, yang berbunyi :

Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti”.

Pasal tersebut terkesan disusun terburu-buru. Alangkah lucunya, Notaris yang sudah dalam keadaan menjalankan cuti baru menunjuk seorang Notaris Pengganti. Mustinya kan pada saat mengajukan permohonan cuti disertai penunjukan seorang Notaris Pengganti. Jadi Pasal 25 ayat (3) tersebut adalah ‘mubazir’. Yang benar adalah Pasal 27 ayat (1) UUJN, yaitu :

“Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti”.

Maka Pasal 25 ayat (3) UUJN tersebut diusulkan agar ditiadakan saja.

Demikian, agar eksistensi peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Biar ada ‘taringnya’, biar tidak ‘mlempem‘…

Salam, denbagusRasjid.juni2010


[1] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. IV dan 1.

[2] Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2003, h. 177.


Aksi

Information

7 tanggapan

6 02 2012
zulham

hihihi..yg banyak nolak magang justru notaris besar, krena dia udah pnya bnyak pegawai. Coba magang ama notaris yg masih baru,, wuihh..seneng dia, ada bantuan tenaga buat bikin akta :D

Kata temen saya yg baru aja magang, kalo mau pilih t4 magang itu, pilih notaris yg tahun terangkatnya antara 2000-2006, krena akta mereka udah agak bnyak (jadi enak juga buat belajar), kalo yg terangkat tahun 1999 ke atas, itu biasanya pegawainya uda bnyak jadi mereka ogah2an nerima peserta magang. Sedangkan kalo yg tahun 2007 ke bawah, aktanya cenderung masih sdikit jadi susah juga kalo mnau belajar (apanya yg mau dipelajari kalo aktanya gak ada?). Tapi notaris2 yg baru terangkat justru seneng klo dpat peserta magang coz mereka dpat tambahan tenaga.

Den Bagus, apa ada info lain berkaitan ama revisi UUJN ini? Yg saya dengar juga pasal 65 dan 66 juga dpat perhatian khusus dan mau direvisi. Draft revisinya kira2 bisa diakses gak ya?

17 02 2012
6 11 2011
zulham

sepengetahuan saya, mengenai masalah magang, tidak ditentukan sanksinya yang tegas (bisa diliat dalam ketentuan sanksi di UUJN) apabila seorang notaris menolak permohonan magang calon notaris, karena itulah ada notaris yang terkesan ogah2an dalam menerima peserta magang. Selain itu, menurut seorang notaris t4 saya brtanya dulu, peserta magang kadangkala malas karena yg namanya magang kan tidak mengharuskan kita untuk setiap hari datang ke kantor. Para notaris lebih suka jika calon notaris yang bersangkutan kerja sambil magang dikantornya karena sbagai pegawai ada kewajiban untuk datang setiap hari. Penyaluran ilmu notariat secara praktik juga lebih mudah untuk dilaksanakan.

16 11 2011
denbagusrasjid

Coba Anda baca lagi tulisan saya di atas… Justru itu, saya katakan lucu sekali, di dalam UUJN ada pasal yg mengatur tentang ‘kewajiban’ tetapi tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi jika kewajiban itu dilanggar. Justru sanksi itu diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi : “Notaris dilarang : menolak calon Notaris magang di kantornya”. Sanksi dari ketentuan tersebut jika dilanggar terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) KepMenKeh dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tersebut, yaitu : “Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Menteri dapat memberikan sanksi berupa :
a. surat teguran ;
b. surat peringatan ;
c. pemberhentian sementara ;
d. pemberhentian tetap.
KepMenKeh dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tersebut sepanjang belum diatur, maka tetap dinyatakan berlaku oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris. (….tapi sekali lagi, “kurang bertaring” bahkan terkesan “mlempem“).

21 07 2010
Fenti Agustiningtyas., S.H.,M.Kn

Ada satu cerita dr teman se profesi di kota saya sekarang, sebut saja namanya Mawar (nama yg eksis dlm kasus pelecehan seksual, hahaha).
saat itu Mawar membutuhkan tempat magang, maka diapun memilih Notaris “besar” dan senior di kota ini.
tp sayang sekali keinginannya hrs pupus saat sang senior menolaknya dengan alasan tidak ada lagi kursi untuk dia di kantornya. padahal yo kalo dipikir-pikir brapa sih harga kursi? toh pasti tdk lbh mahal dr 1x tandatangan perjanjian sewa menyewa :)

Untung Mawar ini tipe wanita ngototan and gigih sampai akhirnya dia mengutarakan niatnya untuk membawa kursi sendiri yang penting boleh magang di kantor tersebut. dan diapun tidak menuntut honorium, karna yang terpenting adalah pengalaman dr magang tersebut.
cara itupun tidak membuat sang Notaris bergeming hatinya. padahal tidak ada satupun calon notaris yang magang disana.
akhirnya dgn langkah lunglaipun si Mawar mengalah, moso yo mau maksa terus wong yg punya kantor tidak mengijinkan :)

ternyata usut punya usut, anak si Notaris tsbt bekerja di kantor itu juga. yang notabene adlah calon Notaris juga.
Jadi inti penolakan itu adalah karena beliau (mungkin) takut ladangnya nanti akan diserobot si Mawar. padahal lahan tsbt dipersiapkan utk si anak nantinya.

hal ini sgt disayangkan, apalagi mengingat beliau prnh menjabat sbagai ketua Ikatan yg seharusnya paham betul ttg pasal 16 (1) UUJN.

dr kasus ini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa tidak seharusnya kita menghambat seseorang yg ingin mencari ilmu.
Kalo masalah rejeki, sudah ada Tuhan yang mengatur porsinya utk hamba2Nya.
tinggal kita sebagai manusia harus berusaha dan terus berusaha.

Jangan serakah, dan tetaplah di jalan yang benar teman2. karna profesi sbgi Notaris adalah profesi yang terhormat.

so, SEMANGAT !!!

10 07 2010
Jade Waldo

1. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyebutkan :

”Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: menerima magang calon Notaris”.

Dalam kenyataannya, tidak sedikit Notaris yang menolak magang calon Notaris dengan berbagai alasan. Lucunya, ada pasal yang mengatur tentang ‘kewajiban’ tetapi tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi jika kewajiban itu dilanggar.

Tanggapan saya: menurut saya seharusnya Notaris boleh saja menolak magang calon Notaris, dengan catatan bahwa di kantornya mungkin sedang banyak calon notaris yang sedang melaksanakan magang juga, atau memang notaris tersebut belum mampu dalam hal finansial memberikan honor kepada calon notaris yang mau magang tersebut. Menurut saya yang harusnya jadi fokus perhatian adalah bagaimana sistem magang calon notaris tersebut, usul saya Organisasi Profesi seharusnya mengaturnya sehingga para calon notaris tersebut dapat tempat untuk belajar dan terbagi secara merata di seluruh Notaris, jadi tidak akan menumpuk di satu atau beberapa Notaris saa yang mungkin dianggap Notaris “Besar”.

2. Mengenai Pasal 25 ayat 3 yang anda sebutkan, menurut saya jangan dihapuskan, karena Notaris yang Cuti tetap Wajib menunjuk Notaris Pengganti, kalau tidak wajib berarti hal yang terdapat di Pasal 27 ayat 1 tersebut boleh saja Notaris tersebut tidak menunjuk Notaris pengganti selama dia cuti karena tidak diwajibkan, lalu yang akan menjalankan tugasnya siapa?bagaimana nasib kliennya yang dalam sewaktu-waktu bisa saja butuh jasa Notaris yang sedang cuti tersebut? apakah Protokol Notarisnya harus diserahkan dulu ke Notaris lain baru dia cuti dan setelah selesai cuti Protokolnya diserahkan kembali kepada dia?lalu nasib karyawan-karyawannya bagaimana?

Mhon Petunjuk, dan Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kuran berkenan

Salam

13 07 2010
denbagusrasjid

Terimakasih atas tanggapannya… Salam kenal…
Untuk masalah magang, usulannya bagus… Saya hanya sedikit menambah, berdasarkan pengalaman dan laporan dari rekan2 calon notaris, Notaris yang menolak magang itu justru Notaris “Besar” yang banyak klien dan rame…yang notabene mampu membayar honor. Kalau masalah honor sih relatif…tapi rata2 dari calon Notaris yang hendak magang ‘honor’ bukan tujuan utama, tapi pengalaman dan ‘surat magang’. Mengenai ‘larangan dan sanksi menolak magang’ dapat Anda baca di Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Selama belum diatur dalam UUJN dan peraturan lainnya, maka Keputusan Menteri tersebut tetap berlaku.
Kemudian mengenai Pasal 25 ayat (3) UUJN, pengertian pasal tersebut adalah Notaris yang bersangkutan sudah dalam keadaan cuti baru menunjuk Notaris Pengganti. Coba perhatikan kalimat: “Selama menjalankan cuti…..”, pengertiannya adalah ‘sudah dalam keadaan menjalankan cuti’. Seharusnya kan pada saat pengajuan cuti dia sudah menunjuk Notaris Pengganti, bukan selama menjalankan cuti. Justru itu saya beranggapan Pasal 25 ayat (3) adalah ‘mubazir’ bahkan ‘menyesatkan’, yang benar adalah Pasal 27 ayat (1) UUJN. Kalau kita membaca Pasal 27 ayat (1), yaitu: “Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti”, maka sudah tersirat kewajiban untuk menunjuk Notaris Pengganti pada saat dia mengajukan permohonan cuti. Penekanan kalimat : “…disertai usulan penunjukan…” adalah kewajiban yang tersirat yang harus dipenuhi oleh Notaris yang hendak mengajukan cuti. Kalau tidak pasti sudah ditolak permohonannya. Jadi Pasal 27 ayat (1) sudah jelas, mau tidak mau si Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti pada saat dia mengajukan permohonan cuti. Tidak perlu lagi Pasal 25 ayat (3).
Mengenai Pasal ini pernah didiskusikan oleh rekan Notaris dan calon Notaris, dan memang kesimpulannya Pasal 25 ayat (3) ini bermasalah. Tidak hanya itu, UUJN memang banyak kelemahannya dibandingkan dengan PJN.
Sekian, semoga diskusi ini menambah wawasan dan pengetahuan kita…
Salam…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: